Cara Menteri Keuangan Sederhanakan Laporan SPJ yang dibuat PNS

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyadari bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia sangat disibukkan dengan laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Sehingga bisa mengganggu kinerja.

Akhirnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta jajaran untuk menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang lebih sederhana. 

"Saya minta, kalau kalian minta di PMK itu gampang, saya minta anda seminggu jadi Kepala Sekolah, gimana rasanya buat laporan. Dan mereka akhirnya rasakan betul. Itulah supaya mereka punya empati," kata Sri Mulyani dalam acara sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka birokrasi akan terus menjadi tidak efisien. Mengulang apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahwa banyak PNS yang terlalu sibuk menyelesaikan SPJ. 

"Misalnya Kepsek. Kepsek dapat dari provinsi dan kabupaten, provinsi minta 8 laporan, kabupaten minta 16 laporan. Maka Kepsek dapat banyak anggaran tapi sih tapi laporannya banyak sehingga tidak punya waktu untuk membimbing sekolahnya lebih baik, tapi sibuk buat laporan," papar Sri Mulyani.

Maka dari itu, ke depan diharapkan laporan SPJ yang diserahkan cukup dua lembar. Sehingga bisa lebih fokus pada kinerja.

"Saya nggak peduli pokoknya harus 2 laporan saja. Menteri Agama ke madrasah juga banyak laporannya. Ini yang bisa kita katakan reform dari jumlah laporan. Tapi paling tidak, itu progres," tandasnya 

= Baca Juga =