Juknis atau Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya

Juknis atau Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya terdapat dalam Peraturan Menpan - Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2014.  Berdasrkan atuaran ini yang dimaksud Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah jabatan yang mempunyai  ruang  lingkup,  tugas, tanggungjawab,  wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Adapun yang dimaksud Penyuluh Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil  (PNS) yang  diberi tugas,  tanggung jawab,  wewenang, dan hak  secara  penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Sedangkan Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi  hukum  dan  pemahaman  terhadap  norma hukum dan peraturan  perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum  guna  mewujudkan dan mengembangkan kesadaran  hukum  masyarakat  sehingga  tercipta budaya  hukum dalam bentuk tertib dan taat  atau patuh terhadap norma  hukum  dan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Dalam Juknis atau Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya dinyatakan bahwa Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh  Hukum  dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:

a.  Penyuluh Hukum Pertama;

b.  Penyuluh Hukum Muda;

c.  Penyuluh Hukum Madya; dan

d.  Penyuluh Hukum Utama.

Pangkat,  golongan ruang Jabatan Fungsional Penyuluh  Hukum, Berdasarkan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

a.  Penyuluh Hukum Pertama:

1)  Pangkat Penata  Muda,  golongan  ruang  III/a; dan

2)  Pangkat  Penata  Muda  Tingkat  I,  golongan ruang III/b.

b.  Penyuluh Hukum Muda:

1)  Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan

2)  Pangkat Penata  Tingkat  I,  golongan  ruang III/d.

c.  Penyuluh Hukum Madya:

1)  Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; 

2)  Pangkat Pembina  Tingkat  I,  golongan  ruang IV/b; dan

3)  Pangkat  Pembina  Utama  Muda,  golongan ruang IV/c.

d.  Penyuluh Hukum Utama:

1)  Pangkat  Pembina  Utama  Madya,  golongan ruang IV/d; dan

2)  Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Dalam Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2014 dinyatakan juga bahwa Jabatan Fungsional  Penyuluh  Hukum  termasuk  dalam rumpun ilmu sosial dan yang berkaitan. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum berkedudukan sebagai pelaksana  teknis  kegiatan  di bidang Penyuluhan Hukum. Jabatan Fungsional Penyuluh  Hukum merupakan  jabatan  karier yang diduduki oleh PNS.

Adapun Tugas pokok Penyuluh Hukum Berdasarkan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2014 Tentang  Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya yaitu melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum.

Selengkapnya silahkan baca dan download Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2014 Tentang  Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya

Link download Juknis atau Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya berdasarkan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2014 ----DISINI---

Demikian Salinan tentang Juknis atau Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.