Juknis BOS TK PAUD SD SMP SMA SMK Tahun 2025 2026

Juknis BOS TK PAUD SD SMP SMA SMK Tahun 2025 2026 diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS/BOSP)

 

Petunjuk Teknis atau yang biasa disingkat Juknis Dana BOS adalah pedoman resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengatur penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat SD, SMP, dan SMA. Dana BOS sendiri merupakan bantuan dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk mendukung pendanaan biaya operasional non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuan utama dari Dana BOS adalah untuk meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang bermutu dan mempercepat pencapaian wajib belajar 12 tahun.

 

Juknis Dana BOS memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana di sekolah-sekolah. Dengan adanya petunjuk teknis ini, satuan pendidikan memiliki panduan yang jelas mengenai bagaimana dana tersebut dapat digunakan, dikelola, dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku. Tanpa adanya Juknis, penggunaan dana bisa menjadi tidak terarah dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dengan tujuan awal pemberian dana.

 

Isi dari Juknis Dana BOS 2025 2026 secara umum mengatur beberapa aspek penting, mulai dari kriteria sekolah penerima, besar alokasi dana, prosedur penyaluran, hingga ketentuan pelaporan dan pertanggungjawaban. Salah satu aspek penting dalam Juknis adalah ketentuan penggunaan dana. Dana BOS tidak boleh digunakan secara sembarangan, dan harus diarahkan untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar. Misalnya, dana tersebut dapat digunakan untuk pengadaan buku teks, alat tulis, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pembayaran honor guru non-PNS, perawatan sarana prasarana sekolah, serta biaya administrasi dan langganan daya dan jasa seperti listrik dan internet.

 

Selain itu, Juknis juga mengatur tata cara penyaluran dana BOS dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, lalu ke rekening masing-masing sekolah. Penyaluran dana ini biasanya dilakukan dalam beberapa tahap dalam setahun, dan setiap tahap harus melalui proses verifikasi dan pelaporan dari pihak sekolah mengenai penggunaan dana sebelumnya. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

 

Pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan Juknis Dana BOS tidak hanya terbatas pada kepala sekolah dan bendahara, tetapi juga mencakup dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi (untuk tingkat SMA), komite sekolah, hingga orang tua siswa. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana BOS di sekolah masing-masing. Sementara itu, bendahara sekolah bertugas mencatat setiap transaksi keuangan dan menyusun laporan pertanggungjawaban. Dinas pendidikan bertindak sebagai pengawas dan pembina, sedangkan komite sekolah diharapkan dapat memberikan masukan serta ikut mengawasi penggunaan dana agar tetap sesuai dengan kebutuhan nyata siswa dan sekolah.

 

Manfaat dari adanya Dana BOS sangat dirasakan oleh seluruh ekosistem pendidikan, terutama oleh sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan sumber daya. Dana ini memungkinkan sekolah untuk menjalankan operasional harian tanpa harus terlalu membebani orang tua siswa. Banyak sekolah yang memanfaatkan dana BOS untuk memperbaiki fasilitas belajar, membeli peralatan pembelajaran yang lebih baik, dan menambah jam pelajaran melalui kegiatan tambahan. Selain itu, guru-guru honorer juga terbantu dengan adanya honorarium yang diberikan melalui dana BOS.

 

Kegunaan Dana BOS tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan dasar sekolah, tetapi juga mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif dan merata. Sekolah-sekolah yang sebelumnya kesulitan menjalankan kegiatan belajar-mengajar karena kekurangan anggaran kini dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Bahkan di beberapa daerah, Dana BOS juga digunakan untuk mendukung program literasi, digitalisasi sekolah, dan pelatihan guru agar lebih siap menghadapi tantangan pendidikan abad 21.

 

Dengan demikian, Juknis Dana BOS bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan sebuah alat strategis yang membantu memastikan bahwa pendidikan di Indonesia bisa berjalan secara efisien, transparan, dan berkeadilan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terkait, khususnya sekolah dan pemerintah daerah, untuk memahami dan menjalankan petunjuk teknis ini dengan sebaik-baiknya agar Dana BOS benar-benar memberikan dampak positif yang maksimal bagi peserta didik dan masa depan pendidikan nasional.

 

Selengkapnya silahkan download dan baca salinan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Juknis BOS TK PAUD SD SMP SMA SMK Tahun 2025 2026

 

Link download Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Juknis BOS BOSP TK PAUD SD SMP SMA SMK Tahun 2025 2026

 

Demikian informasi tentang Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Juknis Dana BOS BOP TK PAUD SD SMP SMA SMK Tahun 2025 2026. Semoga ada manfaatnya